PERAN PENTING IAPI

Pendahuluan

Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Soemitro Jojohadikusumo pada tahun 80 an, di masa Orde Baru sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Suatu angka prosentase yang pada saat itu masih ‘tabu’ untuk dibicarakan dimedia masa tentunya.

Sekarang masa telah berganti sang Begawan telah pergi dipanggil Ilahi, pemerintah setelah Presiden Suharto telah berganti selama 4 kali, Bp.Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, dan sekarang Bp.SBY Presiden kita untuk yang kedua kali masa jabatannya. Pada saat masa pemerintahan Gus Dur muncul UU No. 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak undang-undang itu lahir mulailah pemberantasan korupsi tidak menjadi tabu lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menurut laporannya, proses pengadaan barang dan jasa institusi pemerintah merupakan lahan subur terciptanya praktik-praktik KKN. Sepanjang 2006 kasus korupsi yang ditangani KPK, 77%-nya adalah terkait dalam hal Pengadaan barang dan jasa . pada 2007 kasus pengadaan barang dan jasa masih tetap men-dominasi kasus korupsi yang ditangani KPK. Pada 2008 diindikasikan kebocoran pengadaan barang dan jasa adalah sekitar 30% – 50%.

Akhir-akhir ini media massa gencar memberitakan tentang banyaknya mantan, Menteri, Gubernur, Bupati dan pejabat Negara yang menyandang status tersangka korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah nama mantan pejabat negara yang terbukti melakukan pelanggaran dan berdampak merugikan negara.

Bila ditelisik lebih dalam, kasus yang menyeret banyak pejabat negara itu bermuara pada masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah (lelang). Para pejabat negara ini menggunakan kekuasaannya dengan penunjukkan langsung yang menyalahi aturan.

Data KPK 2005–2009 menyebutkan sekitar 94% kasus pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan sistem penunjukkan langsung. Kerugian negara akibat penunjukkan langsung itu mencapai Rp637 miliar. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa penunjukkan langsung merupakan primadona yang dipilih karena ada celah untuk melakukan korupsi.


Permasalahan

Apabila kita lebih petakan lagi kenapa kenapa sampai pejabat-pejabat Negara sekelas menteri, Gubernur, Bupati dan ratusan pejabat – pejabat pemerintahan dibawahnya yang menjadi tersangka korupsi tersebut.

Pertama ada kemungkinan para pejabat tersebut tidak tahu tentang aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ada kemungkinan para pejabat tersebut tidak cepat mendapatkan informasi segala peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mereka sering disibukkan dengan masalah kebijakan urusan kebijakan dibandingkan dengan urusan teknis dan administrasi. Bisa juga kemungkinan ada yang memanfaatkan ketidak tahuan para pejabat tesebut, orang itu bisa berasal dari dalam (anak buah) atau pihak penyedia dengan bermacam-macam cara.

Kedua, mungkin sebaliknya para pejabat tahu aturan itu tapi sengaja dilanggar. Ini memang tragis apalagi posisi para pejabat tersebut di birokrasi juga sebagai pengguna anggaran yang mengelola keuangan negara. Sebagai contoh para menteri yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran, apabila dilanggar maka merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran anggaran tersebut.

Ketiga, kemungkinan kekurang tahuan penguasaan masalah pengadaan barang dan jasa. Kekurang tahuan biasanya terletak pada pimpinan proyek atau lebih dikenal dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat/panitia pengadaan atau mungkin panitia penerima barang/ pekerjaan keadaan ini biasanya hanya berakibat tidak terlalu besar, seringkali hanya hanya merupakan kasus-kasus pelaporan kepada pihak yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan)
Peran Penting IAPI

Melihat uraian dan permasalahan diatas maka patutlah para pejabat pelakana APBN/ APBD menguasai peraturan yang berhubungan dengan pengadaaan barang/jasa pemerintah. Seiring dengan munculnya perubahan peraturan dari Kepres 80 tahun 2003 ke Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maka paraturan ini sudah selayaknya dimengerti oleh pejabat pemerintah mulai dari para menteri sampai tigkat staf pelaksana APBN dan APBD.

Para Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pengadaan, Unit layanan Pengadaan dan Kelompok kerja harus secepatnya mengusai peraturan ini, sehingga apa yang selama ini dikawatirkan oleh pihak-pihak tersebut diatas bisa tertangani. Dibutuhkan pendamping ahli untuk melaksanakan pekerjaan tesebut. Disinilah peran penting Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.

Tentunya lambaga pemerintah masing-masing juga memiliki semangat untuk mempelajari dan menerapkan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah secara mandiri selain dapat pula meminta pendampingan dari IAPI. Rasanya banyak cara bagi para pejabat untuk tidak teperosok lagi dalam lubang yang sama dalam kasus pengadaan barang. Sikap hati-hati dan semangat untuk antikorupsi harus ditegakkan.

Dengan berdirinya IAPI di daerah diharapkan dapat berkiprah antara lain:

  • Memberikan sosialisasi, pendidikan, pelatihan tentang peraturan-peraturan yang baru (Perpres 54 tahun 2010 dan peraturan pendukungnya) tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di setiap Instansi Pemerintah melalui seminar, workshop dan lain-lain.
  • Melakukan sosialisasi, pendidikan, pelatihan maupun pendampingan kepada anggota IAPI, PPK dan ULP/ pejabat pengadaan di instansi pemerintah dan penyedia barang/ jasa tentang e-procument yang mulai di berlakukan pada tahun 2012.
  • Melakukan pendampingan, advokasi terhadap anggota IAPI maupun instansi pemerintah. IAPI diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah. Dan yang paling utama IAPI harus berperan aktif mendorong pengadaan yang bersih dari KKN, para anggotanya diharapkan memberikam contoh yang baik, benar dan professional dalam pengadaan barang / jasa pemerintah, Semoga

 

YUSWANTO

Sekum DPD IAPI Jatim

Bookmark the permalink.

Tinggalkan Balasan